PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA PEJABAT ATAS TINDAKAN MAL-ADMINISTRASI DALAM PENERBITAN IZIN DI BIDANG LINGKUNGAN
Ahmad Basuki

Abstrak

>>> This journal is discontinued >>>>> Available at: http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/issue/view/57/showToc. Kuatnya arus demokratisasi sangat berpengaruh terhadap tuntutan good governance dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu segi positif dari tuntutan tersebut adalah dengan telah diadopsinya prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi pejabat atas tindakan mal-administratif dalam penerbitan izin di bidang lingkungan. Atas dasar prinsip ini warga masyarakat yang menjadi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat mempersoalkan legalitas perizinan dan sekaligus meminta pertanggungjawaban hukum (pidana) kepada pejabat atas kerugian yang dideritanya.

Teks Lengkap : PDF

http://ejournal.uwks.ac.id/detailjurnal.aspx?v=201209442514478516&x=6

Kembali ke Daftar isi